Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk menggunakan sistem baru dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Rencananya sistem baru ini akan mengalokasikan perangkat teknologi komputer tablet dalam penerapannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menyebutkan bahwa sistem baru tersebut akan memanfaatkan tablet sebagai pengganti buku pelajaran. Konsep ini sendiri disebut e-Sabak atau elektronik sabak. Sabak adalah alat tulis yang dipakai para pelajar Indonesia puluhan tahun silam.

“Buku adalah alat ajar paling penting. Kita mendiskusikan akan pakai elektronik book, e-Sabak. Kita ingin menggunakan tablet sebagai alat untuk proses belajar mengajar. Buku tulis yang dipakai tetap seperti biasa, sedangkan buku ajar baru kita pakai yang digital,” kata Mendikbud.

Pilihan mengganti buku pelajaran dengan bentuk digital lewat e-sabak, disebutkan Anies, diharapkan akan membantu pelajar di daerah terdepan, terluar dan terpencil (3T) agar bisa lebih mudah mendapatkan bahan ajar. Sulitnya medan dan akses menuju daerah 3T diharapkan akan bisa ditanggulangi dengan konsep e-Sabak.

“Kita fokus untuk jalankan program ini di daerah 3T dulu seperti di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara yang punya wilayah daratan perbatasan. Biasanya mereka sulit mendapat buku ajar kalau sudah dibikin digital kan akan lebih mudah mereka dapat. Jadi pelajar di daerah 3T nanti akan memiliki kualitas yang setara dengan pelajar di perkotaan,” tambah Anies.

Soal penerapan konsep pembelajaran yang baru ini, Kemendikbud menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Telkom. Ketiganya mengaku akan melakukan rapat lebih mendalam terkait konsep penerapan e-Sabak.

“Dana kita sudah ada. Tapi untuk urusan lebih jelas, baru bisa dipaparkan setelah pembahasan lebih lanjut nanti. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan akan ada penjelasan lebih lengkap soal penerapannya,” tandas Anies.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sepertinya terus mencoba melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan Indonesia, dimana pendidikan negera kita sepertinya jauh tertinggal dengan Negara tetangga. Berbagai terobosan yang luar biasa telah dilakukan antara lain yaitu melakukan evaluasi kurikulum 2013 yang mana kurikulum tersebut

SEMARANG, suaramerdeka.com – Pemberlakukan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 pada awal semester II, akan dimulai Senin (5/1) mendatang.

Sebanyak 201.779 sekolah di Indonesia akan memakai lagi KTSP, setelah diberlakukan pembatasan Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, 5 Desember 2014 lalu. Penggunaan KTSP tersebut akan dipantau ketat oleh Dinas Pendidikan masing-masing daerah.

Di Semarang, hanya 45 sekolah yang tetap menggunakan Kurikulum 2013 dari jenjang SD hingga SMA. Sisanya kembali ke KTSP. Implikasinya adalah sekolah di luar yang menjadi rintisan harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan KTSP.

Persiapan itu meliputi, manajemen pengelolaan meliputi, pendidik, administrasi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan prosedur penilaian. “Sekolah-sekolah yang akan kembali ke KTSP sedang disiapkan. Tentunya dinas akan melakukan pantauan terhadap proses pembelajarannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin.

Pantauan terhadap proses pembelajaran perlu, sebab banyak perbedaan ketika diterapkan diantara dua kurikulum pendidikan tersebut. Pihaknya telah mengumpulkan seluruh kepala sekolah pada 24 Desember 2014 lalu, untuk memberi petunjuk bagi sekolah yang tetap melanjutkan Kurikulum 2013 dan sekolah yang kembali ke KTSP. Bunyamin mengaku, sejauh ini belum menemui kendala ihwal pengembalian KTSP itu.

Sementara, bagi sekolah yang kembali ke KTSP, tahun pelajaran 2014/2015 ini akan memiliki dua parameter evaluasi. Semester I menggunakan Kurikulum 2013 dan Semester II menggunakan KTSP. Bunyamin menegaskan, hal itu tidak menjadi soal. “Sudah ada petunjuknya semua, jadi tidak masalah,” lanjut Bunyamin.

Pihaknya telah memegang pedoman pelaksanaan KTSP pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 61 Tahun 2014 tentang KTSP, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 160/2014 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. Juga ketentuan-ketentuan lain terkait.