Maarif Institute menawarkan fikih kebinekaan, yaitu ilmu hukum yang mengadaptasi kearifan lokal, sistem budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang majemuk dalam suku, agama, dan ras. Ini merupakan fikih khas Indonesia yang memiliki misi membangun persatuan dan kesatuan semua komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Demikian dikatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam Seminar Fikih dan Tantangan Kepemimpinan dalam Masyarakat Majemuk yang digelar Maarif Institute di Jakarta, Selasa (24/2). Saat ini sebagian kalangan umat Islam masih memahami, fikih hanya berurusan dengan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya, fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial, seperti soal kebinekaan, belum berkembang.

”Padahal, dalam konteks masyarakat yang mudah dilanda konflik seperti Indonesia karena kemajemukan itu, fikih kebinekaan menjadi sangat penting.

Dengan fikih kebinekaan, kita dapat memberikan kontribusi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang berdaulat, maju, dan mandiri,” tutur Lukman.

Pendekatan fikih ‎lebih mengena karena masyarakat Indonesia percaya terhadap fikih sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyebarkan corak fikih yang menghadirkan nuansa Islam moderat, toleran, dan ramah budaya, serta menghargai norma masyarakat majemuk.

Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, menuturkan, dunia Islam saat ini berada pada masa titik nadir peradaban. Jumlah Muslim mencapai sekitar 1,6 miliar dan tinggal di bumi yang luas dan kaya. Namun, para pemimpinnya cenderung suka berfoya-foya sehingga peradaban Islam terancam hancur.

”Umat Islam tidak perlu ditambah, kita butuh kualitas bukan kuantitas. Kita lebih baik daripada Irak atau Afganistan, tetapi kalau rujukannya Al Quran, kita masih jauh. Di Mesir dan Afganistan itu banyak yang buta huruf, tetapi di Indonesia politisi tak naik-naik kelas jadi negawaran. Mayoritas Islam itu,” katanya. (IVV/OSA)